Rapat guru sudah berjalan empat puluh menit.
Topiknya awalnya sederhana:
lomba poster Hari Kemerdekaan.
Skenario ini ilustratif.
Guru seni berkata:
“Tahun lalu ada murid yang pakai image generator. Aturannya nggak bilang boleh atau nggak.”
Guru TIK bertanya:
“Terus didiskualifikasi?”
“Enggak. Tapi juri bingung.”
Wali kelas menimpali:
“Kalau tahun ini kita diam lagi, masalahnya sama.”
Kepala sekolah melihat draft petunjuk lomba.
Di sana hanya tertulis:
“Karya harus original dan dibuat sendiri oleh peserta.”
Kalimat itu dulu terasa cukup.
Sekarang belum tentu.
Generative AI membuat sekolah perlu memperjelas apa yang dimaksud “dibuat sendiri”.
Apakah brainstorming dengan chatbot boleh?
Apakah color palette dari AI boleh?
Apakah gambar AI boleh menjadi reference?
Apakah satu elemen generated boleh masuk final?
Apakah seluruh karya boleh generated?
Apakah peserta harus disclosure?
Tanpa jawaban, murid menebak.
Guru menebak.
Juri menebak.
Dan konflik biasanya baru muncul setelah karya terbaik dipilih.
Aturan baru bukan berarti sekolah anti-AI
Ada dua respons ekstrem.
Pertama:
“Pokoknya semua AI dilarang.”
Kedua:
“Teknologi nggak bisa dibendung, jadi bebas.”
Keduanya mudah.
Belum tentu mendidik.
Sekolah perlu melihat tujuan setiap kompetisi.
Kalau lomba kaligrafi manual, generative AI tidak relevan sebagai pembuat final.
Kalau lomba fotografi, aturan manipulasi perlu jelas.
Kalau lomba desain kampanye, AI-assisted workflow mungkin bisa dibahas.
Kalau lomba eksplorasi teknologi, AI bisa menjadi inti.
Jadi kebijakan sebaiknya berbasis kategori dan learning objective.
Bukan satu slogan untuk semua.
UNESCO mendorong institusi pendidikan membuat pendekatan AI yang human-centred dan selaras dengan tujuan pembelajaran serta assessment.
Dalam konteks kompetisi, terjemahannya sederhana:
Jangan biarkan alat mengubah kompetensi yang sebenarnya ingin diukur.
Kalau targetnya keterampilan ilustrasi, nilai ilustrasi.
Kalau targetnya ide, nilai ide.
Kalau targetnya penggunaan AI kritis, nilai proses penggunaan AI.
Aturan mengikuti tujuan.
Buat empat status penggunaan AI
Sekolah bisa memakai sistem yang mudah dipahami.
Status 1: tidak diperbolehkan.
Generative AI tidak boleh digunakan dalam proses yang relevan terhadap karya.
Cocok untuk kompetisi yang menguji skill manual atau kompetensi tertentu.
Status 2: brainstorming only.
AI boleh membantu menghasilkan pertanyaan, ide, atau alternatif awal, tetapi tidak boleh membuat elemen final.
Status 3: AI-assisted.
AI boleh membantu bagian tertentu, tetapi kontribusi peserta harus substansial dan penggunaan wajib dijelaskan.
Status 4: AI-integrated.
AI memang menjadi bagian metode kreatif dan dinilai secara terbuka.
Empat status ini tidak harus menjadi standar nasional.
Ini hanya model praktis.
Yang penting peserta tahu lapangan.
Jangan menulis:
“AI boleh secukupnya.”
Apa itu secukupnya?
Tidak jelas.
Aturan yang kabur tidak membuat anak kreatif.
Ia membuat anak takut salah atau justru mencari loophole.
Berikan contoh konkret.
“Boleh meminta lima ide judul.”
“Tidak boleh memasukkan generated image ke final.”
Atau:
“Boleh memakai generated background maksimal sebagai elemen yang diedit peserta.”
Kalau sekolah memilih batas seperti itu, definisikan cara pembuktiannya.
Clarity lebih penting daripada jargon.
Pisahkan aturan kreatif dan aturan data
Sekolah sering fokus pada plagiarism dan originality.
Padahal AI menambahkan isu privasi.
Misalnya peserta ingin membuat poster dari foto teman.
Apakah boleh upload foto itu ke tool?
Apakah ada consent?
Apa kebijakan tool?
Apakah foto seragam menunjukkan identitas sekolah?
Apakah sekolah mengizinkan layanan tersebut?
UNICEF dalam Guidance on AI and Children 2025 menekankan perlindungan data dan privasi anak sebagai prinsip penting AI yang berorientasi pada hak anak.
Maka aturan kompetisi perlu memuat setidaknya prinsip:
Jangan memasukkan data pribadi siswa lain ke AI tool tanpa izin dan dasar yang sesuai.
Jangan meminta peserta mengunggah dokumen sensitif.
Jangan memaksa murid menggunakan layanan yang tidak sesuai usia atau kebijakan sekolah.
Kalau sekolah menyediakan akun institusi atau tool tertentu, jelaskan.
Kalau tidak, beri alternatif non-AI.
Kompetisi tidak boleh membuat murid harus menyerahkan lebih banyak data hanya demi ikut.
Jangan bikin AI jadi syarat tersembunyi untuk menang
Bayangkan lomba “Desain Masa Depan Sekolah”.
Rulebook bilang semua media boleh.
Juri paling terkesan pada gambar cinematic hasil AI.
Anak yang menggambar manual merasa:
“Berarti kalau mau menang harus AI.”
Kalau sekolah memang ingin kompetisi lintas media, rubrik harus menyeimbangkan.
Nilai konsep.
Relevansi.
Keputusan kreatif.
Proses.
Bukan hanya surface polish.
Kalau AI membuat output terlihat jauh lebih profesional, juri perlu tahu cara membaca kualitas di balik kemasan.
Sebuah visual spektakuler dengan konsep generik tidak otomatis lebih kreatif daripada karya sederhana dengan insight kuat.
Ini tantangan assessment.
UNESCO pada 2025 membahas perlunya assessment di era AI bergeser ke kemampuan yang lebih sulit diotomatisasi, termasuk sintesis pengalaman, konteks lokal, penilaian, dan kemampuan mengkritik output AI.
Kompetisi kreatif sekolah bisa bergerak ke arah yang sama.
Tanyakan:
“Kenapa karya ini ada?”
Bukan hanya:
“Seindah apa?”
Process evidence harus ringan
Guru mudah tergoda membuat aturan panjang.
“Lampirkan semua prompt, seluruh riwayat edit, screenshot setiap tahap.”
Anak kemudian menghabiskan lebih banyak waktu mendokumentasikan daripada membuat.
Tidak perlu.
Pilih bukti minimum.
Contoh:
satu sketsa awal,
dua screenshot proses,
100 kata refleksi,
daftar tool,
dan disclosure sederhana.
Untuk kategori manual:
foto proses mungkin cukup.
Untuk AI-assisted:
jelaskan bagian yang dihasilkan AI dan bagian yang dibuat peserta.
Untuk AI-integrated:
mungkin prompt iteration relevan sebagai bagian penilaian.
Tujuan documentation bukan surveillance.
Tujuannya fairness dan pembelajaran.
Sekolah harus menjelaskan mengapa data proses diminta dan bagaimana digunakan.
Jangan meminta password.
Jangan meminta akses penuh akun.
Jangan mengumpulkan chat pribadi yang tidak terkait karya.
Minimum necessary.
Aturan sekolah juga perlu menghormati privasi.
Guru dan juri perlu training singkat
Rulebook bagus tidak cukup jika juri tidak sepakat membacanya.
Sebelum penilaian, adakan briefing.
Apa definisi AI-assisted?
Apa yang dilarang?
Apa bobot proses?
Bagaimana jika peserta lupa disclosure?
Bagaimana menangani dugaan pelanggaran?
Siapa yang mengambil keputusan?
Jangan biarkan satu juri berkata:
“AI itu curang.”
sementara juri lain:
“Yang penting bagus.”
Peserta mendapat standar berbeda.
Sekolah perlu governance kecil.
Tidak harus birokrasi.
Cukup satu halaman keputusan.
Kalau ada sengketa, jangan debat di grup WhatsApp orang tua.
Gunakan proses.
Panggil peserta.
Lihat dokumen.
Dengar penjelasan.
Ambil keputusan sesuai aturan yang sudah diumumkan.
Anak belajar bahwa fairness bukan berarti semua orang selalu puas.
Fairness berarti prosedur konsisten.
Buat jalur pertanyaan sebelum deadline
Rulebook tidak pernah sempurna.
Sediakan kontak.
“Pertanyaan aturan dikirim sampai H-7.”
Jawaban yang relevan kemudian dimasukkan FAQ untuk semua peserta.
Ini penting agar satu murid tidak mendapat informasi khusus yang peserta lain tidak punya.
Misalnya seorang anak bertanya:
“Boleh AI untuk moodboard?”
Panitia menjawab:
“Boleh.”
FAQ diperbarui.
Semua tahu.
Transparansi mengurangi konflik.
Sekolah juga mendapat data tentang bagian aturan yang membingungkan.
Tahun depan diperbaiki.
Kebijakan adalah dokumen hidup.
Tidak harus sempurna di tahun pertama.
Harus bisa belajar.
Jangan bergantung pada AI detector
Ada dorongan:
“Pakai detector saja.”
Masalahnya, alat deteksi tidak seharusnya menjadi satu-satunya dasar untuk menuduh anak.
Visual bisa terlihat seperti AI padahal dibuat manusia.
AI-generated content juga bisa diedit sehingga sulit diidentifikasi.
Sekolah lebih baik merancang assessment yang memiliki process evidence dan oral explanation.
Minta murid menjelaskan karya.
“Bagaimana kamu sampai ke konsep ini?”
“Bagian mana yang berubah?”
“Apa keputusan tersulit?”
Anak yang benar-benar terlibat biasanya punya cerita proses.
Bukan berarti siapa yang gugup pasti curang.
Wawancara pun bukan tes kebohongan.
Gunakan sebagai satu data point.
Keputusan disiplin harus berhati-hati.
Anak punya reputasi.
Jangan merusaknya karena tebakan teknologi.
Aturan pelanggaran perlu proporsional
Misalnya lomba melarang generated images.
Seorang peserta memakai AI hanya untuk mencari sinonim judul.
Apakah langsung diskualifikasi?
Tergantung rulebook.
Kalau larangan memang “AI sama sekali tidak boleh”, mungkin terjadi pelanggaran.
Tetapi sekolah perlu menilai apakah sanksi sudah jelas sejak awal.
Skenario lain:
anak memasukkan background AI ke final padahal aturan melarang.
Lebih material.
Aturan dapat membedakan:
minor disclosure error,
proses tidak sesuai,
pelanggaran substantif,
atau manipulasi bukti.
Sanksi proporsional mengajarkan tanggung jawab.
Jangan membuat semua kesalahan setara.
Anak masih belajar membaca aturan.
Namun “masih belajar” bukan alasan menghapus aturan.
Yang dibutuhkan adalah konsekuensi yang bisa dipahami.
Hak cipta juga masuk policy
Sekolah tidak perlu menjadi firma hukum.
Tetapi ada prinsip dasar.
Jangan menyalin karya orang.
Jangan memasukkan karakter, foto, atau karya pihak lain seolah milik sendiri.
Jangan menganggap AI membuat semua materi menjadi bebas hak.
Gunakan aset sesuai izin.
Untuk kompetisi publik, cek rules dan lisensi.
Di Indonesia, pembahasan RUU Hak Cipta hingga Juli 2026 masih menyoroti tantangan platform digital dan AI. DJKI juga menekankan peran manusia dalam penciptaan dan perlunya kerangka yang mengikuti perkembangan teknologi.
WIPO pada Juli 2026 juga mencatat bahwa pendekatan copyright terhadap output AI masih berkembang dan berpusat pada pertanyaan kontribusi manusia.
Karena itu policy sekolah sebaiknya tidak membuat deklarasi hukum yang terlalu absolut.
Tidak perlu menulis:
“Semua karya AI tidak punya hak cipta.”
Atau:
“Semua karya dengan prompt menjadi milik siswa.”
Lebih aman:
“Peserta bertanggung jawab memastikan material yang digunakan tidak melanggar hak pihak lain dan mematuhi aturan penggunaan tool.”
Jika kasusnya kompleks, minta nasihat hukum yang relevan.
Aturan sekolah bukan pengganti undang-undang.
Sekolah perlu melindungi anak yang tidak memakai AI
Ada murid yang tidak punya akses tool berbayar.
Ada yang perangkatnya terbatas.
Ada yang orang tuanya tidak mengizinkan.
Ada yang memang tidak ingin.
Kalau AI diperbolehkan, kompetisi tetap harus bisa diikuti tanpa AI kecuali kategorinya memang AI-specific.
Ini soal fairness akses.
Jangan membuat:
“AI optional,”
tetapi secara praktik semua rubrik menghargai polish yang sulit dikejar tanpa tool.
Sediakan penilaian yang memberi ruang pada ide dan proses.
Jika kompetisi memang AI-based, sekolah sebaiknya menyediakan akses setara atau alternatif yang masuk akal.
Teknologi pendidikan tidak boleh memperlebar kesenjangan hanya karena sebagian keluarga punya subscription.
Anak perlu tahu menang bukan karena tool lebih mahal.
Buat satu halaman policy yang bisa dibaca anak
Jangan 14 halaman legalese.
Buat versi peserta.
Contoh:
LOMBA POSTER
AI status: AI-assisted allowed.
Boleh:
brainstorm ide,
eksplorasi warna,
membuat reference image.
Tidak boleh:
mengirim generated image sebagai seluruh final,
mengunggah foto siswa lain tanpa izin,
menggunakan karakter berhak cipta sebagai elemen utama.
Wajib:
final layout dibuat peserta,
cantumkan tool yang digunakan,
simpan satu bukti proses.
Kalau ragu:
tanya panitia sebelum H-7.
Selesai.
Guru punya versi detail.
Murid punya versi praktis.
Kebijakan yang tidak dibaca tidak banyak membantu.
Bahasa harus sesuai usia.
Skenario rapat guru tadi akhirnya berubah
Kepala sekolah menghapus kalimat lama.
“Karya harus original dan dibuat sendiri.”
Ia mengganti dengan beberapa poin yang lebih spesifik.
Guru seni berkata:
“Lebih panjang.”
Guru TIK menjawab:
“Tapi lebih jelas.”
Wali kelas bertanya:
“Kalau tahun depan tool-nya berubah?”
Kepala sekolah tersenyum.
“Ya kita update.”
Itu mindset yang dibutuhkan.
Sekolah tidak harus menunggu aturan sempurna dari masa depan.
Mereka bisa membuat kebijakan lokal yang transparan, proporsional, dan fokus pada pembelajaran.
Generative AI tidak hanya mengubah cara anak membuat karya.
Ia memaksa sekolah menjelaskan sesuatu yang selama ini sering dianggap jelas:
Apa arti membuat sendiri?
Apa yang sebenarnya kita nilai?
Alat mana yang boleh?
Bagaimana kita menjaga fairness?
Dan bagaimana anak bisa bereksperimen tanpa kehilangan kejujuran?
Aturan baru bukan tanda sekolah kalah oleh teknologi.
Justru tanda sekolah mulai mengajarkan teknologi sebagai bagian dari kehidupan nyata, lengkap dengan batas, pilihan, dan tanggung jawabnya.