Bayangkan seorang ibu memegang ponsel sambil menunjukkan satu aplikasi kepada anaknya.
“Ini aplikasi belajar baru. Mama sudah setuju Terms-nya.”
Anaknya bertanya:
“Aku harus pakai?”
“Kan Mama sudah consent.”
Percakapan hipotetis ini membuka satu masalah penting.
Consent atau persetujuan di dunia digital sering dianggap seperti satu tombol.
Centang.
Setuju.
Selesai.
Padahal ketika menyangkut anak, persoalannya lebih kompleks.
Ada persetujuan yang secara hukum perlu diberikan orang tua atau wali.
Ada juga kebutuhan untuk mendengar suara anak, menjelaskan apa yang terjadi, menilai apakah anak benar-benar memahami situasi sesuai usianya, dan menghormati penolakan mereka ketika konteks memungkinkan.
Consent bukan sekadar dokumen.
Ia adalah bagian dari hubungan antara anak, orang tua, sekolah, dan penyedia teknologi.
UU PDP memberi perlakuan khusus pada data anak
Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menyatakan bahwa pemrosesan Data Pribadi anak diselenggarakan secara khusus.
Pasal 25 juga menyatakan bahwa pemrosesan Data Pribadi anak wajib mendapat persetujuan dari orang tua anak dan/atau wali anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ini penting.
Artinya data anak tidak diperlakukan sama persis dengan data orang dewasa.
Tetapi untuk keluarga, ada satu hal yang perlu diingat:
persetujuan orang tua secara hukum tidak otomatis membuat semua praktik menjadi baik.
Orang tua tetap perlu memahami apa yang disetujui.
Untuk tujuan apa data digunakan?
Data apa?
Berapa lama?
Siapa yang memproses?
Ada pihak ketiga?
Bisa dihapus?
Apakah tool sesuai umur?
Apa manfaat untuk anak?
Consent yang diberikan tanpa informasi yang cukup hanya menjadi formalitas.
Persetujuan seharusnya berbasis pemahaman.
Consent orang tua dan suara anak adalah dua hal yang berbeda
Misalnya seorang anak berusia 14 tahun diminta sekolah menggunakan tool AI untuk membuat portofolio.
Orang tua sudah memberi izin.
Tetapi anak berkata:
“Aku nggak nyaman upload video wajah.”
Apakah percakapan selesai karena orang tua sudah setuju?
Seharusnya tidak.
Mendengar anak bukan berarti semua keputusan harus mengikuti keinginan mereka.
Tetapi penolakan atau ketidaknyamanan anak adalah informasi penting.
Mungkin ada alternatif.
Upload audio saja.
Gunakan avatar.
Tulis teks.
Rekam tanpa wajah.
Gunakan sistem internal sekolah.
Atau cari tool yang lebih minim data.
Inilah bedanya antara consent sebagai tanda tangan dan consent sebagai proses perlindungan.
Anak perlu diberi ruang memahami dan menyampaikan pandangan.
Dalam kerangka hak anak, kapasitas anak berkembang seiring usia dan kematangan.
Semakin besar anak, semakin penting melibatkan mereka secara nyata.
Jangan mengajari anak bahwa “setuju” adalah tombol yang tidak perlu dibaca
Banyak orang dewasa pun menekan Agree tanpa melihat isi.
Kalau anak melihat itu terus, mereka belajar satu kebiasaan:
Terms adalah gangguan.
Privacy policy tidak penting.
Permission cukup diklik.
Padahal kita ingin kebalikannya.
Tidak perlu membaca 40 halaman bersama.
Ajari strategi.
Cari:
umur minimum,
data yang dikumpulkan,
user content,
penggunaan data,
penghapusan,
sharing,
permission perangkat,
dan setting privacy.
Lalu tanyakan:
“Bagian mana yang relevan dengan apa yang mau kamu lakukan?”
Consent menjadi latihan literasi.
Bukan ritual.
Anak yang terbiasa bertanya sebelum setuju akan membawa kebiasaan itu ke banyak konteks digital lain.
“Consent” bukan berarti semua data boleh diambil
Misalnya orang tua setuju anak memakai aplikasi matematika.
Apakah itu berarti aplikasi boleh meminta:
lokasi presisi,
semua kontak,
seluruh galeri,
mikrofon sepanjang waktu,
dan data lain yang tidak berhubungan dengan fungsi belajar?
Tidak.
Persetujuan tidak menghapus prinsip minimisasi dan pembatasan tujuan.
UU PDP juga menuntut pemrosesan data pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah, transparan, dan sesuai tujuan pemrosesan.
Jadi pertanyaan tidak berhenti pada:
“Sudah consent?”
Lanjutkan:
“Consent untuk apa?”
Itu perbedaan besar.
Persetujuan untuk menggunakan aplikasi bukan blank cheque.
Persetujuan seharusnya terkait tujuan yang jelas.
Kalau tujuan berubah, penggunaan data juga perlu dinilai kembali.
Consent tidak boleh dipaksa lewat kebutuhan sekolah
Ini situasi sensitif.
Sekolah meminta semua siswa memakai platform tertentu.
Orang tua mendapat formulir:
“Setuju / tidak setuju.”
Tetapi kalau tidak setuju, anak tidak bisa mengerjakan tugas.
Secara praktis, pilihan menjadi semu.
Sekolah perlu memikirkan ini dengan serius.
Apakah ada alternatif?
Apakah platform memang wajib?
Apakah penggunaan data bisa diminimalkan?
Apakah sekolah punya dasar yang jelas?
Apakah orang tua mendapat informasi cukup sebelum diminta menyetujui?
Kalau tool bersifat tambahan, jangan membuat anak dirugikan karena keluarga memilih jalur privasi yang lebih ketat.
Consent yang sehat membutuhkan pilihan yang bermakna.
Dalam konteks institusi, pelaksanaannya juga perlu mempertimbangkan kewajiban hukum dan kebijakan pendidikan yang berlaku.
Jadi sekolah sebaiknya tidak menganggap satu formulir tanda tangan sebagai penyelesaian seluruh isu.
Anak perlu tahu apa yang mereka setujui
Untuk anak SD:
“Aplikasi ini akan menyimpan jawaban latihan kamu supaya bisa kasih soal berikutnya.”
Untuk SMP:
“Tool ini memproses tugas yang kamu upload. Kita hapus nama lengkap kalau tidak diperlukan.”
Untuk SMA:
“Platform menggunakan data sesuai kebijakan mereka. Kita cek apakah file bisa dihapus dan apakah konten dipakai untuk pengembangan layanan.”
Bahasa menyesuaikan usia.
Yang penting anak mengerti tindakan dan konsekuensinya.
Consent tanpa pemahaman membuat anak hanya mengikuti.
Consent yang dijelaskan membantu anak menjadi pengguna sadar.
Dan ada satu hal lagi:
anak perlu tahu bahwa mereka boleh berubah pikiran dalam situasi tertentu.
“Aku kemarin mau pakai voice. Sekarang nggak nyaman.”
Oke.
Cek apakah fitur bisa dimatikan.
“Dulu aku upload foto. Sekarang mau hapus.”
Cek hak dan mekanismenya.
Digital consent tidak harus terasa permanen hanya karena tombol pernah ditekan.
Perhatikan desain yang mendorong anak setuju terlalu cepat
Ada desain yang membuat tombol Accept besar dan berwarna cerah.
Pilihan menolak kecil.
Ada countdown.
Ada hadiah.
Ada bahasa menakutkan:
“Kalau tidak setuju, kamu kehilangan semua progres!”
Anak lebih rentan terhadap teknik desain seperti itu.
Indonesia melalui PP 17/2025 telah memperkuat perlindungan anak dalam sistem elektronik dan melarang praktik terselubung atau tidak transparan dalam konteks yang diaturnya.
Bagi orang tua, prinsip praktisnya:
kalau sebuah layanan harus “menjebak” anak supaya setuju, itu red flag.
Persetujuan harus menjadi pilihan yang dapat dipahami.
Bukan hasil manipulasi desain.
Consent untuk foto teman juga penting
Anak membuat gambar AI dari foto kelompok.
“Kan fotonya ada di HP aku.”
Itu bukan berarti semua orang di foto otomatis setuju wajahnya digunakan sebagai input AI.
Keluarga bisa memakai tes sederhana:
“Kalau temanmu pakai wajah kamu buat eksperimen AI tanpa bilang, kamu nyaman?”
Anak biasanya langsung memahami.
Consent bukan hanya hubungan antara platform dan pengguna.
Ada consent sosial.
Foto.
Suara.
Chat.
Cerita.
Karya.
Data orang lain tetap punya konteks.
Memiliki salinan file bukan berarti memiliki kebebasan tanpa batas atas orang yang ada di dalamnya.
Ini sangat penting di era deepfake.
Anak perlu belajar bahwa “bisa dibuat” tidak sama dengan “pantas dibuat”.
Consent dan keselamatan kadang bertabrakan
Ada situasi ketika anak berkata:
“Jangan kasih tahu siapa-siapa.”
Tetapi yang dibicarakan menyangkut risiko serius terhadap keselamatan.
Dalam kondisi seperti itu, orang tua atau guru mungkin perlu mengambil tindakan meski anak tidak ingin.
Ini penting karena consent bukan konsep absolut yang berdiri sendirian.
Kepentingan terbaik dan keselamatan anak tetap utama.
Contoh:
anak menerima ancaman.
Ada indikasi grooming.
Pemerasan.
Eksploitasi seksual.
Ancaman kekerasan.
Dalam situasi berbahaya, orang dewasa perlu mencari bantuan yang tepat.
Jangan berjanji:
“Aku nggak akan bilang siapa-siapa.”
Lebih aman:
“Aku akan jaga privasimu semampuku, tapi kalau kamu dalam bahaya, kita perlu cari bantuan.”
Itu jujur.
Anak tahu batasnya.
Consent perlu dipisahkan dari rasa bersalah
Jangan membuat anak malu kalau mereka pernah menyetujui sesuatu lalu menyesal.
“Aku dulu kasih akses foto.”
“Oke. Kita cek bisa dicabut nggak.”
“Aku pernah upload gambar.”
“Kita lihat cara hapus.”
“Aku kasih email ke aplikasi.”
“Sekarang kita cek setting.”
Respons tenang membantu anak kembali mencari bantuan.
Kalau reaksi orang tua selalu:
“Makanya dibilangin!”
anak mungkin memilih diam lain kali.
Digital literacy berkembang melalui koreksi.
Bukan hanya pencegahan.
Sekolah perlu punya proses, bukan satu lembar persetujuan
Untuk tool AI yang memproses data murid, sekolah sebaiknya punya pertanyaan sebelum meminta consent:
Apa tujuan pendidikan?
Data apa yang benar-benar diperlukan?
Siapa penyedia?
Apa peran vendor?
Apakah ada subprocessor?
Bagaimana keamanan?
Bagaimana penghapusan?
Apakah penggunaan konten untuk pengembangan model bisa dinonaktifkan atau dibatasi?
Apakah ada alternatif?
Bagaimana siswa diberi penjelasan?
Siapa yang menjawab pertanyaan orang tua?
Apa yang terjadi jika vendor mengubah kebijakan?
Persetujuan datang setelah due diligence.
Bukan menggantikan due diligence.
Kalau sekolah belum memahami layanan, sulit berharap orang tua memberi consent yang benar-benar informed.
Ajari anak tiga kalimat sebelum menekan Agree
Tidak perlu teori.
Cukup:
“Aku setuju untuk apa?”
“Data apa yang aku kasih?”
“Kalau berubah pikiran, bisa batal atau hapus nggak?”
Tiga kalimat ini bisa menjadi refleks.
Anak mungkin tidak selalu punya jawabannya.
Bagus.
Artinya mereka tahu kapan perlu bertanya.
Consent yang sehat tidak menghasilkan anak yang selalu berkata iya.
Ia menghasilkan anak yang tahu bahwa persetujuan punya arti.
Kembali ke percakapan ibu dan anak tadi.
“Mama sudah consent.”
Anak bertanya:
“Boleh aku lihat dulu apa yang di-upload?”
Ibu mengangguk.
Mereka buka aplikasinya.
Ternyata tool meminta video wajah.
Anak berkata:
“Aku nggak mau yang ini.”
Mereka memilih alternatif.
Itu bukan anak melawan orang tua.
Itu keluarga sedang belajar satu prinsip penting.
Perlindungan digital bukan sekadar siapa yang punya hak menekan tombol.
Perlindungan berarti memastikan anak diperlakukan sebagai manusia yang punya data, suara, rasa nyaman, dan kepentingan sendiri.
Ada satu detail lain yang penting: consent sebaiknya tidak dicampur dengan izin untuk hal yang berbeda-beda. Kalau keluarga menyetujui akun belajar, itu tidak otomatis berarti menyetujui penggunaan foto untuk publikasi, penggunaan suara untuk fitur lain, atau pemakaian karya anak untuk tujuan berbeda. Semakin berbeda tujuannya, semakin jelas penjelasan yang dibutuhkan. Praktik yang baik memecah keputusan menjadi pilihan yang masuk akal, bukan satu tombol besar yang mencakup semuanya.
Sekolah juga perlu mencatat kapan dan untuk tujuan apa persetujuan diperoleh, terutama bila layanan berubah. Fitur baru dapat mengubah jenis data yang diproses. Tool yang awalnya hanya menerima teks mungkin kemudian menawarkan voice, kamera, memory, atau personalisasi lebih dalam. Perubahan material semacam itu layak memicu review ulang, bukan dianggap otomatis tercakup oleh persetujuan lama.