Sore itu, seorang anak kelas enam sedang duduk di lantai ruang keluarga sambil memilih foto.
“Ma, aku mau upload ini ke AI. Biar dibikinin versi komik.”
Ibunya melihat layar.
Foto itu bukan hanya menampilkan anaknya. Ada tiga teman sekolah di belakang, papan nama kelas, dan satu kartu peserta yang masih tergantung di leher salah satu anak.
“Yang mau dibuat komik kamu saja?”
“Iya.”
“Kalau begitu, kenapa data teman-temanmu ikut masuk?”
Anak melihat lagi fotonya.
“Oh.”
Percakapan kecil seperti ini mungkin terdengar sepele. Tetapi di era AI, hak privasi anak sering justru diuji lewat momen yang tampak biasa.
Foto.
Suara.
Nama sekolah.
Riwayat belajar.
Lokasi.
Isi chat.
Tugas.
Kebiasaan penggunaan.
Wajah teman.
Cerita keluarga.
Semua bisa berubah menjadi data ketika masuk ke sistem digital.
Dan anak tetap punya hak privasi.
Bukan karena mereka sudah cukup umur untuk memahami setiap Terms of Service. Justru karena mereka masih berkembang dan membutuhkan perlindungan yang lebih kuat.
Privasi anak bukan bonus dari orang tua
Ada kebiasaan lama yang perlu diperbarui.
Sebagian orang dewasa masih berpikir bahwa karena anak berada di bawah tanggung jawab orang tua, seluruh data anak otomatis menjadi urusan orang tua sepenuhnya.
Padahal anak adalah individu dengan hak.
Dalam hukum pelindungan data Indonesia, data anak termasuk kategori data pribadi yang bersifat spesifik. Dalam kerangka pelindungan anak di sistem elektronik yang berlaku per Agustus 2026, Indonesia juga sudah mempunyai PP Nomor 17 Tahun 2025, yang kemudian memiliki aturan pelaksanaan melalui Permenkomdigi Nomor 9 Tahun 2026.
PP tersebut tidak memandang anak sekadar sebagai “pengguna kecil”.
Ada kewajiban bagi penyelenggara sistem elektronik yang tercakup untuk memberikan pelindungan kepada anak, mempertimbangkan kepentingan terbaik anak, menerapkan privasi tinggi secara bawaan, serta memprioritaskan hak dan pelindungan anak dibanding kepentingan komersial.
Bagi keluarga, pesan praktisnya sederhana:
data anak tidak boleh diperlakukan seperti barang bebas pakai.
Persetujuan orang tua bukan berarti anak kehilangan suara
Misalnya orang tua ingin mengunggah foto anak ke aplikasi AI untuk membuat ilustrasi ulang.
Secara teknis, orang tua mungkin yang memegang akun.
Tetapi ada pertanyaan yang tetap layak diajukan:
“Anaknya nyaman tidak?”
Untuk anak yang sudah bisa memahami, melibatkan mereka dalam keputusan adalah praktik yang sehat.
“Boleh Mama pakai foto ini?”
“Buat apa?”
“Dibikin versi kartun.”
“Yang ini jangan. Aku jelek.”
Orang tua mungkin tertawa.
Tetapi jawabannya perlu dihormati.
Hak privasi juga menyangkut agency.
Anak perlu belajar bahwa wajah, suara, tulisan, dan cerita mereka bukan sekadar materi digital yang selalu boleh digunakan orang dewasa.
Ini bukan berarti setiap keputusan harus diserahkan kepada anak.
Orang tua tetap punya tanggung jawab.
Namun pendampingan yang baik membuat anak ikut memahami apa yang terjadi pada datanya.
Privasi bukan cuma soal password
Ketika orang tua mendengar kata privasi, yang pertama muncul biasanya:
password.
OTP.
Nomor kartu.
Itu penting, tetapi terlalu sempit.
Di era AI, data yang tampaknya “tidak rahasia” bisa menjadi sangat informatif ketika digabungkan.
Contoh:
nama depan,
kelas,
nama sekolah,
jadwal les,
lokasi pertandingan,
foto seragam,
suara,
hobi,
nama teman,
dan cerita “aku pulang sendiri jam empat”.
Masing-masing mungkin terlihat kecil.
Digabung, konteksnya jauh lebih kaya.
Itulah sebabnya aturan keluarga sebaiknya tidak hanya berbunyi:
“Jangan kasih password.”
Tambahkan:
“Jangan kasih data kalau AI tidak membutuhkan data itu untuk membantu.”
Kalau chatbot bisa menjelaskan pecahan tanpa tahu nama lengkap, jangan berikan nama lengkap.
Kalau generator gambar bisa bekerja tanpa lokasi sekolah, jangan masukkan lokasi.
Kalau latihan bahasa tidak membutuhkan rekaman suara asli anak, pertimbangkan apakah fitur itu memang perlu dipakai.
Data minim adalah kebiasaan yang bagus.
Hak untuk tidak terus-menerus diamati
Salah satu aspek privasi yang penting adalah ruang untuk tumbuh tanpa semua aktivitas direkam, dianalisis, atau dinilai.
Bayangkan anak sedang belajar menulis.
Ia membuat kalimat jelek.
Menghapus.
Mencoba lagi.
Salah ejaan.
Mengganti ide.
Itu proses belajar.
Kalau setiap langkah masuk ke sistem yang menyimpan riwayat, membuat profil, atau menarik inferensi, muncul pertanyaan yang lebih besar:
seberapa banyak jejak proses anak perlu disimpan?
Indonesia melalui PP 17/2025 bahkan melarang pemrofilan anak dalam konteks yang dicakup aturan tersebut dan melarang pengumpulan geolokasi yang tepat dari anak.
Ini menunjukkan satu prinsip penting:
perlindungan anak bukan hanya soal mencegah konten dewasa.
Desain data itu sendiri bisa menjadi isu hak anak.
Anak juga butuh ruang untuk berubah.
Nilai matematika jelek hari ini bukan identitas permanen.
Minat pada topik tertentu bukan label masa depan.
Kesalahan pencarian bukan definisi karakter.
Sistem digital yang sehat seharusnya tidak membuat masa kecil menjadi dossier permanen yang mengikuti anak ke mana-mana.
“Kan cuma data belajar”
Di sekolah, kalimat ini mudah muncul.
Guru ingin mencoba tool AI.
Anak diminta upload tugas.
Tool menganalisis.
Memberi feedback.
Kelihatannya sederhana.
Tetapi data belajar juga bisa sensitif.
Dari tugas, sistem bisa mengetahui:
kemampuan membaca,
kesulitan matematika,
gaya menulis,
bahasa yang digunakan,
topik yang disukai,
bahkan kondisi tertentu jika anak menulis pengalaman pribadi.
Maka sebelum sekolah menggunakan tool, perlu ada pertanyaan:
data apa yang benar-benar diperlukan?
Siapa yang memproses?
Disimpan berapa lama?
Apakah dipakai untuk tujuan lain?
Apakah orang tua tahu?
Apakah anak paham?
Apakah data dapat dihapus?
Apakah ada alternatif bagi keluarga yang tidak ingin memakai layanan tertentu?
Sekolah tidak perlu takut teknologi.
Tetapi institusi pendidikan punya tanggung jawab lebih besar karena skalanya besar.
Satu keputusan guru bisa memengaruhi 30 anak.
Satu keputusan sekolah bisa memengaruhi ratusan atau ribuan.
Privasi harus masuk sebelum implementasi, bukan setelah komplain.
Anak perlu tahu ketika datanya dikumpulkan
Bahasa privasi sering dibuat untuk orang dewasa.
Panjang.
Legalistik.
Penuh istilah.
Anak yang menekan “I agree” belum tentu mengerti apa yang disetujui.
UNICEF menekankan pentingnya menjelaskan kepada anak, dengan bahasa yang sesuai usia, data apa yang dikumpulkan, mengapa dikumpulkan, bagaimana digunakan, dan apa risikonya.
Keluarga bisa menerjemahkan prinsip besar itu secara sederhana.
Misalnya:
“Aplikasi ini menyimpan suara kamu supaya bisa mengecek pengucapan.”
“Atau?”
“Menurut kebijakannya, rekamannya bisa disimpan untuk fungsi tertentu. Kita lihat apakah bisa dihapus.”
Anak tidak perlu diberi kuliah hukum.
Yang penting mereka memahami hubungan sebab akibat:
aku memberi data,
sistem melakukan sesuatu,
ada konsekuensi,
aku punya pilihan.
Privasi juga berlaku pada data orang lain
Ini sering terlupakan.
Anak bisa sangat hati-hati dengan passwordnya tetapi santai mengunggah screenshot percakapan teman.
“Cuma mau tanya AI, dia marah sama aku nggak.”
Di screenshot ada nama.
Foto profil.
Kalimat pribadi.
Mungkin cerita yang tidak dimaksudkan untuk dibaca sistem lain.
Orang tua bisa bertanya:
“Kalau temanmu upload chat kamu ke AI tanpa bilang, kamu nyaman?”
Biasanya anak langsung mengerti.
Hak privasi bersifat dua arah.
Kita ingin data kita dihormati.
Kita juga perlu menghormati data orang lain.
Ini relevan untuk foto kelas, voice note, dokumen kelompok, karya teman, dan percakapan.
Teknologi membuat upload menjadi mudah.
Etika membuat kita berhenti satu detik sebelum melakukannya.
Privasi tidak berarti rahasia dari orang tua
Remaja mungkin menggunakan argumen hak privasi untuk semua hal.
“Ini privasi aku.”
Orang tua perlu hati-hati.
Menghormati privasi tidak berarti melepaskan tanggung jawab keselamatan.
Anak masih membutuhkan batas sesuai usia, terutama ketika ada risiko kontak dengan orang asing, eksploitasi, penipuan, kekerasan, grooming, atau situasi berbahaya.
Pendampingan yang sehat mencari proporsi.
Tidak membaca setiap chat tanpa alasan.
Tidak memasang pengawasan diam-diam semata-mata karena bisa.
Tetapi juga tidak mengabaikan tanda risiko serius.
Kalau orang tua menggunakan fitur monitoring, anak idealnya tahu, sepanjang aman dan sesuai konteks.
PP 17/2025 sendiri memasukkan kewajiban notifikasi berupa tanda atau sinyal dalam pemantauan aktivitas atau pelacakan lokasi anak untuk layanan yang tercakup.
Prinsipnya kuat:
transparansi lebih sehat daripada pengawasan tersembunyi.
Anak membutuhkan ruang, tetapi juga perlindungan.
Keduanya bukan musuh.
Perhatikan foto dan suara di era generative AI
Dulu foto mungkin hanya dipikirkan sebagai sesuatu yang diposting.
Sekarang foto bisa menjadi input.
Wajah bisa diubah.
Suara bisa ditiru.
Gaya dapat disimulasikan.
Satu file bisa digunakan dalam banyak proses.
Karena itu keluarga perlu memperbarui pertanyaannya.
Bukan hanya:
“Foto ini boleh diposting?”
Tetapi:
“Foto ini boleh dimasukkan ke sistem AI?”
“Apa yang akan dibuat?”
“Siapa yang akan melihat hasilnya?”
“Apakah wajah orang lain ikut?”
“Apakah file disimpan?”
“Kalau hasilnya memalukan, bisa tersebar nggak?”
Anak tidak perlu dibuat takut.
Tetapi mereka perlu memahami bahwa input digital bisa punya kehidupan lebih panjang daripada yang kita bayangkan.
Hak untuk bertanya dan menghapus
Salah satu kebiasaan sehat adalah mengajari anak bahwa mereka boleh bertanya:
“Data aku ada di sini nggak?”
“Bisa dihapus?”
“Kenapa aplikasi perlu ini?”
“Kalau aku berhenti pakai, apa yang terjadi?”
Pertanyaan itu melatih sense of ownership.
Anak tidak lagi melihat aplikasi sebagai pihak yang selalu berhak meminta apa pun.
Mereka mulai melihat hubungan digital sebagai pertukaran.
Kalau fungsi tidak sebanding dengan data yang diminta, mereka boleh berhenti.
Kalau kebijakan tidak jelas, mereka boleh bertanya kepada orang tua.
Kalau ada pilihan yang lebih private, mereka boleh memilih.
Ini keterampilan yang akan berguna jauh setelah masa sekolah.
Privasi perlu dilatih sebelum ada masalah
Jangan menunggu kebocoran data.
Jangan menunggu foto tersebar.
Jangan menunggu anak malu.
Latih dari aktivitas kecil.
Sebelum upload foto:
“Siapa saja yang ada di sini?”
Sebelum membuat akun:
“Data apa yang diminta?”
Sebelum mengirim prompt:
“AI perlu tahu ini nggak?”
Sebelum memakai voice:
“Suara kamu disimpan nggak?”
Sebelum memasukkan chat:
“Ini milik kamu sendiri atau ada data orang lain?”
Pertanyaan yang sama berulang akan membentuk kebiasaan.
Sampai suatu hari anak melakukannya sendiri.
Di ruang keluarga tadi, anak akhirnya memotong fotonya.
Teman-temannya tidak ikut.
Kartu peserta hilang.
Ia mengunggah versi yang hanya menampilkan dirinya.
“Gini?”
Ibunya mengangguk.
“Lebih masuk akal.”
Tidak ada drama.
Tidak ada larangan besar.
Hanya satu keputusan kecil yang menghormati privasi.
Dan mungkin memang begitu cara hak anak paling sering dijaga dalam kehidupan sehari-hari.
Bukan lewat pidato.
Lewat kebiasaan bahwa data anak selalu layak diperlakukan dengan hormat.